Globalisasi Merugikan Indonesia $ 1,9 Miliar per Tahun

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi yang menerapkan pengurangan tarif dan subsidi sebesar 30 persen merugikan Indonesia senilai US$ 1,9 miliar (sekitar Rp 18 triliun) per tahun. �Tapi negara di Asia lainnya, khususaya Cina bisa mengeruk keuntungan dari globalisasi hingga US$ 37 miliar per tahun,� kata peneliti LIPI Carunia Mulya Firdausy di Jakarta hari ini.

Permasalahannya, menurut dia, bagi Indonesia globalisasi itu bagaikan buah simalakama. Apabila Indonesia tidak ikut, akan tertinggal dibanding negara lain. Sebaliknya bila ikut globalisasi, Indonesia akan rugi. �Dimakan ayah yang mati, tidak dimakan ibu yang mati,� katanya.

Ia memaparkan, kontribusi ekspor Indonesia ke kawasan Asia Timur cenderung terus naik dari 9,9 persen pada 1985 menjadi 27,2 pada 2003. Tetapi angka itu masih lebih rendah dari kontribusi impor negara-negara kawasan Timur Asia ke Indonesia, yaitu dari 13,8 persen pada 1985 menjadi 37,3 persen pada 2003. "Artinya akibat globalisasi, ketergantungan impor kita semakin tinggi," ujarnya.

Indonesia, kata dia, cenderung mendorong petumbuhan ekspor produk mentah ketimbang produk manufaktur atau olahan. Ini menunjukkan Indonesia gagal memanfaatkan peluang globalisasi dan tak mampu meningkatkan total produktivitas pabrikan. Padahal, peran total produktivitas pabrikan mutlak diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. �Dengan tingginya faktor produktivitas pabrikan itu akan diperoleh produktifitas dan efisiensi teknis yang tinggi,� katanya.

Menurut dia, salah satu faktor produksi yang dapat mendorong tingginya kontribusi total produktivitas pabrikan adalah peningkatan pasokan dan kemampuan teknologi nasional. Karenanya, dia menyarankan, paradigma pembangunan yang hanya difokuskan pada penggunaan sumberdaya alam yang besar harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi tinggi yang memadai. "Pembangunan berorientasi pada ekonomi berbasis pengetahuan sangat penting bagi pembangunan nasional yang kuat dan berkesinambungan," tuturnya.

Sumber:  LIPI